teks

selamat datang di blog saya

Jumat, 10 Desember 2010

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2010


PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG URAIAN
TUGAS STAF PELAKSANAN PADA SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah
penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/
kota yang sifatnya hierarkis dan tetap.
2.
Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
adalah lembaga kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris
KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga pendukung yang
profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan
anggaran Pemilihan Umum.
3.
Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara
lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digaji menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a
Juncto Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999.
4.
Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat
KPU Kabupaten/Kota adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau dapat bukan Pegawai Negeri
Sipil yang bertugas membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi subbagian-subbagian
pada organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5.
Tugas adalah keseluruhan kegiatan/pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan
dalam suatu unit kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Uraian tugas adalah uraian kegiatan/pekerjaan yang merupakan bagian dari rumusan tugas
yang harus dikerjakan oleh Staf Pelaksana yang berorientasi pada kinerja.
BAB II



-
5


STUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI


PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Pasal 2

(1) Sekretariat Jenderal KPU terdiri atas paling banyak 7 (tujuh) biro dan 1 (satu) inspektorat.
(2) Setiap biro terdiri atas 4 (empat) bagian, dan setiap bagian terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
(3) Biro dalam Sekretariat Jenderal KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Biro Perancanaan dan Data;
b. Biro Keuangan;
c. Biro Hukum;
d. Biro Umum;
e. Biro Sumber Daya Manusia;
f. Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat; dan
g. Biro Logistik.
(4) Pada Inspektorat terdiri atas 6 (enam) auditor dan 1 (satu) subbagian.
Pasal 3

(1)
Biro Perencanaan dan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, terdiri
atas :
a. Bagian Program dan Anggaran;
b. Bagian Kerjasama Antar Lembaga, Penelitian dan Pengembangan;
c. Bagian Pengolahan Data dan Informasi;
d. Bagian Monitoring dan Evaluasi.
(2) Bagian Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Wilayah I;
b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Wilayah II; dan
c. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran Wilayah III;
(3) Bagian Kerjasama Antar Lembaga, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
a. Subbagian Kerjasama Antar Lembaga;
b. Subbagian Penelitian dan Pengembangan Organisasi dan Sistem Pemilu;
c. Subbagian Penyusunan Norma, Desain, dan Standar Kebutuhan Pemilu.


-
6


(4) Bagian Pengolahan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri
atas :
a. Subbagian Pemutakhiran Data dan Informasi;
b. Subbagian Pengembangan Teknologi Informasi dan Program Aplikasi; dan
c. Subbagian Pengembangan Jaringan Komunikasi Data.
(5) Bagian Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
a. Subbagian Monitoring dan Supervisi;
b. Subbagian Evaluasi dan Dokumentasi; dan
c. Subbagian Tata Usaha Biro.
Pasal 4

(1) Biro Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, terdiri atas :
a. Bagian Pengelolaan Keuangan;
b. Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaraan;
c. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
d. Bagian Perbendaharaan.
(2) Bagian Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a. Subbagian Pengelolaan Keuangan Wilayah I;
b. Subbagian Pengelolaan Keuangan Wilayah II; dan
c. Subbagian Pengelolaan Keuangan Wilayah IIII.
(3) Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri atas :
a. Subbagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaraan Wilayah I;
b. Subbagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaraan Wilayah II; dan
c. Subbagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaraan Wilayah III.
(4) Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
terdiri atas :
a. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah I;
b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah II; dan
c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah III.
(5) Bagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
a. Subbagian Perbendaharaan Gaji;
b. Subbagian Perbendaharaan Barang dan Jasa; dan
c. Subbagian Tata Usaha Biro.


- 7 -

Pasal 5

(1) Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, terdiri atas :
a. Bagian Perundang-Undangan;
b. Bagian Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum;
c. Bagian Administrasi Hukum; dan
d. Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
(2) Bagian Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a. Subbagian Kajian Naskah Peraturan Pemilu;
b. Subbagian Penyusunan Peraturan dan Keputusan KPU; dan
c. Subbagian Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Bagian Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdiri atas :
a. Subbagian Advokasi;
b. Subbagian Penyelesaian Sengketa Hukum; dan
c. Subbagian Legalisasi Produk Hukum.
(4) Bagian Administrasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
a. Subbagian Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
b. Subbagian Verifikasi Perseorangan Peserta Pemilu; dan
c. Subbagian Administrasi Keuangan dan Dana Kampanye Peserta Pemilu.
(5) Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
terdiri atas :
a. Subbagian Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan;
b. Subbagian Informasi Peraturan Perundang-undangan; dan
c. Subbagian Tata Usaha Biro.
Pasal 6

(1) Biro Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, terdiri atas :
a. Bagian Tata Usaha;
b. Bagian Persidangan dan Protokol;
c. Bagian Rumah Tangga; dan
d. Bagian Keamanan.
(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a. Subbagian Kearsipan dan Tata Persuratan;
b. Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
c. Subbagian Tata Usaha Biro.


-
8


(3) Bagian Persidangan dan Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. Subbagian Protokol;
b. Subbagian Dokumentasi Persidangan; dan
c. Subbagian perpustakaan dan Media Center.
(4) Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
a. Subbagian Inventaris;
b. Subbagian Administrasi Perjalanan Dinas; dan
c. Subbagian Urusan Dalam dan Telekomunikasi.
(5) Bagian Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
a. Subbagian Pengamanan Lingkungan Kantor dan Rumah Dinas;
b. Subbagian Pengamanan Pejabat dan Personil;
c. Subbagian Keamanan Dalam.
Pasal 7

(1) Biro Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, terdiri
atas :
a. Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia;
b. Bagian Mutasi dan Disiplin;
c. Bagian Pendidikan dan Pelatihan; dan
d. Bagian Tata Laksana Sumber Daya Manusia.
(2) Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a. Subbagian Analisis Kebutuhan, Sumber Daya Manusia dan Kesra;
b. Subbagian Pengadaan dan Penempatan Sumber Daya Manusia; dan
c. Subbagian Pengolahan Data Informasi Sumber Daya Manusia.
(3) Bagian Mutasi dan Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
a. Subbagian Mutasi dan Disiplin Wilayah I;
b. Subbagian Mutasi dan Disiplin Wilayah II; dan
c. Subbagian Mutasi dan Disiplin Wilayah III.
(4) Bagian Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
a. Subbagian Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
b. Subbagian Pendidikan dan Pelatihan Jabatan; dan
c. Subbagian Tata Usaha Biro.


-
9


(5) Bagian Tata Laksana Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
terdiri atas :
a. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
b. Subbagian Penyusunan Uraian Tugas Staf Pelaksana; dan
c. Subbagian Pengembangan Karier.
Pasal 8

(1) Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (3) huruf f, terdiri atas :
a. Bagian Teknis Pemilu;
b. Bagian Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan
Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pengisian
Anggota DPRD;
c. Bagian Publikasi dan Sosialisasi Informasi Pemilu;
d. Bagian Bina Partisipasi Masyarakat.
(2) Bagian Teknis Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a. Subbagian Pembagian Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
b. Subbagian Pencalonan dan Penetapan Calon Terpilih; dan
c. Subbagian Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilu.
(3) Bagian Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pengisian Anggota
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
a. Subbagian Bagian Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Wilayah I;
b. Subbagian Bagian Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Wilayah II;
dan
c. Subbagian Bagian Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Wilayah III.
(4) Bagian Publikasi dan Sosialisasi Informasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, terdiri atas :
a. Subbagian Pemberitaan dan Penerbitan Informasi Pemilu;
b. Subbagian Sosialisasi dan Kampanye; dan
c. Subbagian Tata Usaha Biro.
(5) Bagian Bina Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri
atas :
a. Subbagian Bina Partisipasi Masyarakat Wilayah I;
b. Subbagian Bina Partisipasi Masyarakat Wilayah II; dan
c. Subbagian Bina Partisipasi Masyarakat Wilayah III.


- 10 -

Pasal 9

(1) Biro Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g, terdiri atas :
a. Bagian Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu;
b. Bagian Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemilu;
c. Bagian Distribusi Sarana dan Prasarana Pemilu; dan
d. Bagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemilu serta Inventarisasi.
(2) Bagian Pengelolaan Data dan Dokumentasi
Kebutuhan Sarana Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a. Subbagian Penyusunan, Pengolahan Data, dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu;
b. Subbagian Alokasi dan Pelaporan; dan
c. Subbagian Tata Usaha Biro.
(3) Bagian Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, terdiri atas :
a. Subbagian Standar Barang dan Jasa;
b. Subbagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan
c. Subbagian Dokumentasi Pengadaan Barang dan Jasa.
(4) Bagian Distribusi Sarana dan Prasarana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, terdiri atas :
a. Subbagian Distribusi Angkutan Reguler;
b. Subbagian Distribusi Angkutan Non Reguler; dan
c. Subbagian Dokumentasi Distribusi.
(5) Bagian Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Pemilu serta Inventarisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
a. Subbagian Penerimaan Sarana Pemilu;
b. Subbagian Penyimpanan dan Pemeliharaan Sarana Pemilu serta Inventarisasi; dan
c. Subbagian Penyaluran Sarana Pemilu.
Pasal 10

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), terdiri atas :

a. Auditor Wilayah I;
b. Auditor Wilayah II;
c. Auditor Wilayah III;
d. Auditor Wilayah IV;
e. Auditor Wilayah V;
f. Auditor Wilayah VI; dan
g. Subbagian Tata Usaha Inspektorat.



- 11 -

Pasal 11

Sub Bagian pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan ini, dapat dibantu 1 (satu) atau lebih staf pelaksana.

Bagian Kedua
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Pasal 12


(1) Sekretariat KPU Provinsi terdiri atas :
a. Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia;
b. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik; dan
c. Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.
(2) Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a. Subbagian Program dan Data; dan
b. Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
(3) Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri atas :
a. Subbagian Keuangan; dan
b. Subbagian Umum dan Logistik.
(4) Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, terdiri atas :
a. Subbagian Hukum; dan
b. Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.
Pasal 13

Sub Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat
dibantu 1 (satu) atau lebih staf pelaksana.

Bagian Ketiga
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Pasal 14


Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas :

a. Subbagian Program dan Data;
b. Subbagian Hukum;


- 12


c.
Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
d.
Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.
Pasal 15

Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini,
dapat dibantu 1 (satu) atau lebih staf pelaksana.

BAB III


URAIAN TUGAS STAF PELAKSANA PADA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI
PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA


Bagian Kesatu


Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum


Paragraf
1


Staf Pelaksana pada Biro Perencanaan dan Data


Pasal 16


Staf pelaksana pada Biro Perencanaan dan Data mempunyai tugas membantu Subbagian pada
Biro Perencanaan dalam rangka penyusunan rencana, program, anggaran, kerjasama antarlembaga, penelitian dan pengembangan, pengolahan data dan informasi, serta monitoring dan
evaluasi.

Pasal 17

(1) Staf Pelaksana pada Subbagian Program dan Anggaran Wilayah I, mempunyai tugas :
a.
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan rencana dan program
kerja Wilayah I;
b.
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan rencana Anggaran
Pemilu Wilayah I;
c.
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan sarana prasarana
Pemilu Wilayah I;
d.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(2) Staf Pelaksana pada Subbagian Program dan Anggaran Wilayah II, mempunyai tugas :
a.
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan rencana dan program
kerja Wilayah II;
b.
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan rencana Anggaran
Pemilu Wilayah II;
c.
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan sarana prasarana
Pemilu Wilayah II;


- 13


d. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(3) Staf Pelaksana pada Subbagian Program dan Anggaran Wilayah III, mempunyaiu tugas :
a. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan rencana dan program
kerja Wilayah III;
b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan rencana Anggaran
Pemilu Wilayah III;
c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan sarana prasarana
Pemilu Wilayah III;
d. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

Pasal 18

(1) Staf Pelaksanan pada Subbagian Kerjasama antar Lembaga mempunyai tugas :
a.
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan kerjasama dengan
lembaga pemerintah;
b.
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan kerjasama dengan
lembaga non pemerintah;
c.
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan kerjasama dengan
bantuan luar negeri;
d.
melaksanakan dan melakukan koordinasi untuk mendapatkan informasi/Materi
kerjasama antar lembaga dengan instansi terkait dan memberikan output;
e.
melaksanakan dan melakukan koordinasi melalui e-mail/internet/interlokal dengan
lembaga terkait di luar negeri
f.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(2) Staf Pelaksana pada Subbagian Penelitian dan Pengembangan Organisasi dan Sistem Pemilu
mempunyai tugas :
a.
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan hasil penelitian;
b.
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan hasil pengembangan organisasi;
c.
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan sistem Pemilu;
d.
mendapatkan informasi/bahan dari lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah;
e.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(3) Staf Pelaksana pada Subbagian Penyusunan Norma, Desaign dan Standar Kebutuhan
Pemilu mempunyai tugas :
a.
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan norma Pemilu;
b.
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan desain pelaksanaan Pemilu;
c.
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan standar kebutuhan Pemilu;
d.
melaksanakan dan melakukan survei untuk mendapatkan bahan desain kebutuhan
Pemilu;
e.
melaksanakan penyusunan dan penyiapan desain kebutuhan Pemilu berdasarkan
norma dan prosedur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
f.
melaksanakan penyusunan dan penyiapan kebutuhan operasional KPU, KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota;


- 14


g.
melaksanakan penyusunan dan penyiapan tahapan Pemilu;
h.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
Pasal 19

(1) Staf Pelaksana pada Subbagian Pemutahiran Data dan Informasi mempunyai tugas :
a.
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan pemutakhiran data dan informasi
wilayah administratif, kependudukan, pemilih Pemilu;
b.
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan pemutakhiran proses dan hasil
Pemilu.
c.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(2)
Staf Pelaksana pada Subbagian Pengembangan Teknologi Informasi dan Program Aplikasi
mempunyai tugas :
a. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan pengembangan teknologi
informasi;
b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan pengembangan aplikasi
pengolahan dan penyajian data dan informasi Pemilu;
c. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

(3) Staf Pelaksana pada Subbagian Pengembangan Jaringan Komunikasi Data mempunyai
tugas :
a.
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan pengembangan jaringan
komunikasi data melalui jaringan intranet, internet, dan ekstranet yang berhubungan
dengan penyelenggaraan Pemilu;
b.
melaksanakan mengembangkan sistem pengamanan data;
c.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
Pasal 20

(1) Staf pelaksanan pada Subbagian Monitoring dan Supervisi mempunyai tugas :
a.
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan hasil monitoring penyelenggaraan
Pemilu;
b.
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan hasil supervisi penyelenggaraan
Pemilu;
c.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(2)
Staf Pelaksana pada Subbagian Evaluasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :
a.
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan evaluasi penyelenggaraan Pemilu.
b.
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dokumentasi penyelenggaraan
Pemilu.
c.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.


- 15


(3) Staf Pelaksana pada Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas :
a. melaksanakan penyiapan peralatan kerja Kepala Biro yang diperlukan dalam tugas
dinas sehari-hari dengan mengatur dan meletakkan pada tempatnya untuk
memudahkan menemukan dan menggunakannya;
b. mengecek acara kerja harian tugas Kepala Biro pada papan agenda kegiatan, mencatat
dan menyiapkan hal-hal yang diperlukan serta menyampaikan secara lisan kepada
Kepala Biro untuk diketahui;
c. menerima naskah-naskah dinas yang perlu mendapat keputusan dan ditujukan kepada
Kepala Biro dengan membaca isi pokok dan mencatat pada buku agenda, untuk
mengetahui permasalahan dan kepentingannya serta memudahkan menyiapkan
penyampaiannya kepada Kepala Biro;
d. menyiapkan dan menyampaikan naskah-naskah dinas Kepala Biro dengan
mengelompokkan, memasukkan ke dalam map menurut permasalahan dan sifat
kepentingannya, serta meletakkan pada meja kerja untuk memudahkan dalam
penyelesaian dan pemberian keputusan lebih lanjut;
e. mengambil naskah-naskah dinas yang telah mendapat keputusan Kepala Biro dengan
sepengetahuan Kepala Biro dan memberi catatan penyelesaian pada buku agenda,
menyiapkan serta memberikan kepada staf lain untuk disampaikan kepada unit
pengolah lebih lanjut;
f. meyiapkan bahan, informasi, data maupun perlengkapan yang diperlukan Kepala Biro
dengan mengumpulkan, mencari maupun meminta kepada pihak yang berkompeten
sesuai yang dikehendaki untuk dapat disediakan dan digunakan lebih lanjut oleh
Kepala Biro;
g. mencari dan mengumpulkan informasi rencana acara-acara resmi dan penerimaan tamu
Kepala Biro dengan menghubungi, meminta, menanyakan pihak penyelenggara
maupun petugas protokol dan menginventarisasi jadwal waktunya serta melaporkan
kepada Kepala Biro untuk diketahui dan mendapat keputusan kesediannya;
h. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Staf Pelaksana pada Biro Keuangan

Pasal 21

Staf pelaksana pada Biro Keuangan mempunyai tugas membantu Subbagian pada Biro
Keuangan dalam rangka pengelolaan keuangan, verifikasi pelaksanaan anggaran, akuntansi dan
pelaporan keuangan, dan perbendaharaan.

Pasal 22

(1) Staf Pelaksana pada Subbagian Pengelolaan Keuangan Wilayah I mempunyai tugas :
a.
melaksanakan pengumpulan data dan mengolah data yang berhubungan dengan
bidang tugas Subbagian Pengelolaan Keuangan Wilayah I;
b.
melaksanakan inventarisasi permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada
Subbagian Pengelolaan Keuangan Wilayah I;
c.
melaksanakan pengolahan data yang berhubungan dengan penyusunan rencana
Anggaran wilayah I;


- 16


d.
menghimpun berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang
pengelolaan keuangan Pemilu;
e.
menyiapkan bahan-bahan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan teknis
pengelolaan keuangan di wilayah I;
f.
menginventarisir permasalahan-permasalahan dalam rangka pengelolaan keuangan
pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah I;
g.
menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan
wilayah I;
h.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(2)
Staf Pelaksana pada Subbagian Pengelolaan Keuangan Wilayah II mempunyai tugas :
a.
melaksanakan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugas
subbagian pengelolah keuangan wilayah II;
b.
melaksanakan menginventarisasi permasalahan yang terjadi di wilayah II dalam kurun
waktu tertentu;
c.
melaksanakan memonitor serta mengevaluasi pelaksanakan teknis kegiatan supervisi
anggaran wilayah II;
d.
melaksanakan penyiapan bahan-bahan untuk keperluan LPJ dan LPAK serta realisasi
anggaran wilayah II;
e.
melaksanakan penyiapan draf jawaban apabila ada pertanyaan tertulis dari satker KPU
di wilayah II;
f.
melaksanakan penghimpunan, memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan
keuangan yang baru
g.
melaksanakan pengecekan kelengkapan LPJ dan LPAK serta laporan Realisasi
Anggaran yang di sampaikan oleh masing-masing satker KPU di wilayah II;
h.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(3)
Staf Pelaksana pada Subbagian Pengelolaan Keuangan di Wilayah III mempunyai tugas :
a.
melaksanakan persiapan dan pengolahan bahan-bahan yang berhubungan dengan
penyusunan pengelolaan anggaran rutin wilayah III;
b.
melaksanakan penghimpunan dan mempelajari pedoman dan petunjuk teknis tentang
pengelolaan keuangan Pemilu di wilayah III;
c.
melaksanakan dan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data yang berhubungan
dengan bidang tugas Subbagian Pengelolaan Keuangan Wilayah III;
d.
melaksanakan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan
keuangan di wilayah III;
e.
melaksanakan memberikan informasi mengenai peraturan keuangan yang terbaru bagi
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
f.
melaksanakan menginventarisasi permasalahan pengelolaan keuangan Subbagian
Pengelolaan Keuangan di Wilayah III dalam kurun waktu tertentu;
g.
melaksanakan pengecekan kelengkapan LPJ dan LPAK serta laporan Realisasi
Anggaran yang di sampaikan oleh masing-masing satker KPU di wilayah III;
h.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.


- 17 -

Pasal 23

(1) Staf Pelaksana pada Subbagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran Wilayah I mempunyai
tugas :
a. menghimpun data dan informasi lainnya dalam rangka verifikasi pelaksanaan
anggaran pada Subbagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran Wilayah I;
b. melaksanakan inventarisasi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan anggaran di
wilayah I;
c. menyiapkan bahan dan data dalam rangka persiapan monitoring, evaluasi, dan
supervisi pelaksanaan anggaran di wilayah I;
d. menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Laporan Posisi Anggaran dan Kas (LPAK) serta penyusunan
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di wilayah I;
e. menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan petunjuk pelaksanaan/
petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran di wilayah I;
f. menghimpun peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis pelaksanaan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran sebagai
acuan dalam pelaksanaan verifikasi di wilayah I;
g. melaksanakan pengecekan kelengkapan LPJ dan LPAK serta laporan realisasi Anggaran
yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota di Wilayah I;
h. menjalankan tugas lain yang di perintahkan oleh pimpinan.

(2)
Staf Pelaksana pada Subbagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran Wilayah II mempunyai
tugas :
a.
melaksanakan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugas
Subbagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran Wilayah II;
b.
melaksanakan penginventarisasi permasalahan yang terjadi di wilayah II dalam kurun
waktu tertentu;
c.
melaksanakan pemonitoring serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan supervisi
anggaran wilayah II;
d.
melaksanakan dan menyiapan bahan-bahan untuk keperluan LPJ dan LPAK serta
realisasi anggaran wilayah II;
e.
melaksanakan dan menyiapan draf jawaban apabila ada pertanyaan tertulis dari satker
KPU di wilayah II;
f.
melaksanakan penghimpunan, memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan
keuangan yang terbaru;
g.
melaksanakan dan melakukan supervisi atas LPJ/LPAK yang telah direvisikan di
tingkat masing-masing satker;
h.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(3) Staf Pelaksana pada Subbagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran Wilayah III mempunyai
tugas :
a.
melaksanakan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugas
Subbagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran Wilayah III;


- 18


b. melaksanakan penginventarisasi permasalahan yang terjadi di wilayah III dalam kurun
waktu tertentu;
c. melaksanakan pemonitoring serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan supervisi
anggaran wilayah III;
d. melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan untuk keperluan realisasi Anggaran (SAI
dan LPJ/LPAK) wilayah III;
e. melaksanakan dan penyiapan draft jawaban apabila ada pertanyaan tertulis dari satker
KPU di wilayah III;
f. melaksanakan penghimpun, memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan
keuangan yang terbaru;
g. melaksanakan dan melakukan supervisi atas LPJ/LPAK yang telah direvisikan di
tingkat masing-masing satker;
h. menjalankan tugas lain yang di perintahkan oleh pimpinan.

Pasal 24

(1) Staf Pelaksana pada Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah I mempunyai
tugas :
a.
melaksanakan pengumpulan data untuk keperluan perhitungan akuntansi diwilayah I;
b.
melaksanakan inventarisasi permasalahan akuntansi yang terjadi di wilayah I;
c.
membantu penyusunan pelaporan keuangan di wilayah I;
d.
menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan teknis perhitungan akuntansi
dan pelaporan keuangan anggaran di wilayah I;
e.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(2)
Staf Pelaksana pada Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah II mempunyai
tugas :
a.
melaksanakan pengumpulan data untuk keperluan perhitungan akuntansi wilayah II;
b.
melaksanakan penginventarisasi permasalahan akuntansi yang terjadi di wilayah II
dalam kurun waktu tertentu;
c.
melaksanakan penyusunan pelaporan keuangan wilayah II;
d.
melaksanakan pemonitoring serta mengevaluasi pelaksanaan teknis perhitungan
akuntansi dan pelaporan keuangan anggaran wilayah II;
e.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(3)
Staf Pelaksana pada Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah III mempunyai
tugas :
a.
melaksanakan pengumpulkan data untuk keperluan perhitungan akuntansi wilayah III;
b.
melaksanakan penginventarisasi permasalahan akuntansi yang terjadi di wilayah III
dalam kurun waktu tertentu;
c.
melaksanakan peyusunan pelaporan keuangan wilayah III;
d.
melaksanakan pemonitoring serta mengevaluasi pelaksanaan teknis perhitungan
akuntansi dan pelaporan keuangan anggaran wilayah III;
e.
menjalankan tugas lain yang di perintahkan oleh pimpinan.


- 19 -

Pasal 25

(1) Staf Pelaksana pada Subbagian Perbendaharaan Gaji mempunyai tugas :
a. melaksanakan inventarisasi permasalahan pada Subbagian Perbendaharaan Gaji;
b. menyusun daftar uang kehormatan bagi Anggota KPU dan daftar gaji/honor bagi
pejabat dan staf pelaksana di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
c. melaksanakan pembayaran uang kehormatan bagi Anggota KPU dan gaji/honor bagi
para pejabat dan staf pelaksana di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
d. membantu penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembayaran uang
kehormatan bagi Anggota KPU dan gaji/honor bagi para pejabat dan staf pelaksana di
lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
e. menyusun daftar dan membayar tunjangan jabatan bagi pejabat di lingkungan
Sekretariat Jenderal KPU;
f. menjalankan tugas lain yang di perintahkan oleh pimpinan.

(2) Staf Pelaksana pada Subbagian Perbendaharaan Barang dan Jasa mempunyai tugas :
a.
melaksanakan inventarisasi permasalahan pada Subbagian Perbendaharaan Barang dan
Jasa;
b.
menghimpun dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan;
c.
melaksanakan persiapan pembayaran pengadaan barang dan jasa serta honor lain
melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
d.
membantu pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa kepada bendahara;
e.
melaksanakan penatausahaan dokumen pembayaran yang dibayar melalui KPPN;
f.
membantu penyusunan dokumen dalam pelaksanaan penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan Ganti Rugi (TP/TGR);
g.
mencatat transaksi pembayaran pada kartu pengawasan pembayaran yang telah
diajukan oleh Pejabat Pembuat Komistmen (PPK) dan diselesaikan oleh KPPN;
h.
membantu penyusunan dan pembuatan LRA dan Neraca pada satuan kerja KPU;
i.
membantu pelaksanaan rekonsiliasi LRA dengan KPPN dan Kanwil DJPB setempat
sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
j.
membantu pelaksanaan penyusunan LPJ keuangan Sekretariat Jenderal KPU;
k.
menjalankan tugas lain yang di perintahkan oleh pimpinan.
(3) Staf Pelaksana pada Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas :
a.
menyiapkan peralatan kerja biro yang diperlukan dalam tugas dinas sehari-hari dengan
mengatur dan meletakkan pada tempatnya untuk memudahkan menemukan dan
menggunakannya;
b.
menerima dan mencatat dalam buku agenda naskah-naskah dinas dari Sekretaris
Jenderal KPU atau biro/Inspektorat, dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian
Tata Usaha Biro untuk mendapat penyelesaian;
c.
mencatat penyelesaian Kepala Subbagian Tata Usaha Biro dalam buku agenda naskahnaskah dinas kepada Sekretaris Jenderal KPU atau biro/Inspektorat atas keputusan
Kepala Biro;
d.
membantu pelaksanaan penatausahaan naskah-naskah dinas biro dengan
mengelompokkan jenis naskah dinas ke dalam map yang telah ditentukan;


- 20


e. membantu memelihara arsip dan dokumen yang berhubungan dengan naskah-naskah
dinas pada biro/inspektorat;
f. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh pimpinan.
g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Biro;
h. menjalankan tugas lain yang di perintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Staf Pelaksana pada Biro Hukum

Pasal 26

Staf Pelaksana pada Biro Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Subbagian dalam rangka
penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa, dan
penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu,
pengkajian, administrasi hukum peserta Pemilu, dokumentasi dan informasi hukum serta
ketatausahaan Biro.

Pasal 27

(1) Staf Pelaksana pada Subbagian Kajian Naskah Pengaturan Pemilu mempunyai tugas :
a.
melaksanakan pengumpulan bahan-bahan untuk kajian peraturan perundangundangan Pemilu dan pengisian keanggotaan DPRD yang dibentuk setelah Pemilu;
b.
melaksanakan evaluasi dan pengkajian peraturan perundang-undangan Pemilu dan
pengisian keanggotaan DPRD yang dibentuk setelah Pemilu;
c.
melaksanakan inventarisasi permasalahan kajian peraturan perundang-undangan
Pemilu dan pengisian keanggotaan DPRD yang dibentuk setelah Pemilu;
d.
melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan;
e.
melaksanakan penyusunan laporan hasil kajian peraturan perundang-undangan Pemilu
dan pengisian keanggotaan DPRD yang dibentuk setelah Pemilu;
f.
menjalankan tugas lain yang di perintahkan oleh pimpinan.
(2) Staf Pelaksana pada Subbagian Penyusunan Peraturan dan Keputusan KPU mempunyai
tugas :
a.
mengumpulkan bahan-bahan penyusunan draft Peraturan dan Keputusan KPU
penyelenggaraan Pemilu dan pengisian keanggotaan DPRD yang dibentuk setelah
Pemilu;
b.
mengumpulkan bahan-bahan untuk evaluasi dan pengkajian Peraturan dan Keputusan
KPU penyelenggaraan Pemilu dan pengisian keanggotaan DPRD yang dibentuk setelah
Pemilu;
c.
mengolah data untuk penyusunan dan evaluasi Peraturan dan Keputusan KPU
penyelenggaraan Pemilu dan pengisian keanggotaan DPRD yang dibentuk setelah
Pemilu;
d.
melaksanakan penyusunan laporan evaluasi Peraturan dan Keputusan KPU
penyelenggaraan Pemilu dan pengisian keanggotaan DPRD yang dibentuk setelah
Pemilu;
e.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.


- 21


(3) Staf Pelaksana pada Subbagian Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan mempunyai
tugas :
a. mengumpulkan bahan-bahan untuk pelaksanaan penyuluhan peraturan perundangundangan penyelenggaraan Pemilu dan pengisian keanggotaan DPRD yang dibentuk
setelah Pemilu;
b. mengolah bahan-bahan informasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan
penyuluhan penyelenggaraan Pemilu dan pengisian keanggotaan DPRD yang dibentuk
setelah Pemilu;
c. menyusun jadwal pelaksanaan penyuluhan peraturan perundang-undangan
penyelenggaraan Pemilu dan pengisian keanggotaan DPRD yang dibentuk setelah
Pemilu;
d. melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan peraturan perundang-undangan
penyelenggaraan Pemilu dan pengisian keanggotaan DPRD yang dibentuk setelah
Pemilu;
e. menyusun laporan hasil pelaksanaan penyuluhan peraturan perundang-undangan
penyelenggaraan Pemilu dan pengisian keanggotaan DPRD yang dibentuk setelah
Pemilu;
f. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 28

(1) Staf Pelaksana pada Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas :
a.
mengumpulkan bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggaraan Pemilu
dan pengisian keanggotaan DPRD yang dibentuk setelah Pemilu;
b.
mengolah bahan-bahan advokasi dan konsultasi hukum penyelenggaraan Pemilu dan
pengisian keanggotaan DPRD yang dibentuk setelah Pemilu;
c.
mengevaluasi pelaksanaan advokasi dan konsultasi hukum penyelenggaraan Pemilu
dan pengisian keanggotaan DPRD yang dibentuk setelah Pemilu;
d.
menyusun laporan hasil pelaksanaan advokasi dan konsultasi hukum penyelenggaraan
Pemilu dan pengisian keanggotaan DPRD yang dibentuk setelah Pemilu;
e.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(2) Staf Pelaksanan pada Subbagian Penyelesaian Sengketa Hukum mempunyai tugas :
a.
mengumpulkan bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum
penyelenggaraan Pemilu dan pengisian keanggotaan DPRD yang dibentuk setelah
Pemilu;
b.
mengolah bahan-bahan pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggaraan Pemilu
dan pengisian keanggotaan DPRD yang dibentuk setelah Pemilu;
c.
menyelesaikan sengketa hukum penyelenggaraan Pemilu dan pengisian keanggotaan
DPRD yang dibentuk setelah Pemilu;
d.
mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum penyelenggaraan Pemilu dan
pengisian keanggotaan DPRD yang dibentuk setelah Pemilu;
e.
menyusun laporan pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum penyelenggaraan Pemilu
dan pengisian keanggotaan DPRD yang dibentuk setelah Pemilu;
f.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.


- 22

(3) Staf Pelaksana pada Subbagian Legalisasi Produk Hukum mempunyai tugas :
a. menginventarisasi produk-produk hukum penyelenggaraan Pemilu dan pengisian
keanggotaan DPRD yang dibentuk setelah Pemilu yang akan dilegalisasi/autentifikasi;
b. mengevaluasi produk-produk hukum penyelenggaraan Pemilu dan pengisian
keanggotaan DPRD yang dibentuk setelah Pemilu yang sudah dilegalisasi/
autentifikasi;
c. menyusun laporan pelaksanaan legalisasi/autentifikasi produk hukum
penyelenggaraan Pemilu dan pengisian keanggotaan DPRD yang dibentuk setelah
Pemilu;
d. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 29

(1)
Staf Pelaksana pada Subbagian Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu mempunyai tugas :
a.
mengumpulkan bahan-bahan verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta
Pemilu;
b.
mengolah bahan-bahan verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
c.
memverifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
d.
mengevaluasi pelaksanaan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
e.
menyusun laporan pelaksanaan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
f.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(2) Staf Pelaksana pada Subbagian Verifikasi Perseorangan Peserta Pemilu mempunyai tugas :
a.
mengumpulkan bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan
peserta Pemilu;
b.
mengolah bahan-bahan verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta
Pemilu;
c.
memverifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
d.
mengevaluasi pelaksanaan verifikasi perseorangan peserta Pemilu;
e.
menyusun laporan pelaksanaan verifikasi perseorangan peserta Pemilu;
f.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(3) Staf Pelaksana pada Subbagian Administrasi Keuangan dan Dana Kampanye Peserta Pemilu
mempunyai tugas :
a.
mengumpulkan bahan-bahan informasi administrasi keuangan, pelaporan, dan audit
dana kampanye peserta Pemilu;
b.
mengolah bahan-bahan informasi administrasi keuangan, pelaporan, dan audit dana
kampanye peserta Pemilu;
c.
menyusun laporan administrasi keuangan, pelaporan, dan audit dana kampanye
peserta Pemilu;
d.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.


- 23 -

Pasal 30

(1) Staf Pelaksana pada Subbagian Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai
tugas :
a.
mengumpulkan peraturan perundang-undangan, Keputusan KPU, dan putusanputusan pengadilan sebagai dokumentasi;
b.
mengolah dan menyusun bahan dokumentasi peraturan perundang-undangan,
Keputusan KPU, dan putusan-putusan pengadilan dalam bentuk hardcopy maupun
program aplikasi;
c. menyusun laporan pelaksanaan dokumentasi peraturan perundang-undangan,
Keputusan KPU, dan putusan-putusan pengadilan;
d. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

(2) Staf Pelaksana pada Subbagian Informasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai
tugas :
a.
mengumpulkan bahan informasi peraturan perundang-undangan, Keputusan KPU, dan
putusan-putusan pengadilan;
b.
mengolah bahan informasi peraturan perundang-undangan, Keputusan KPU, dan
putusan-putusan pengadilan;
c.
menyusun laporan pelaksanaan informasi peraturan perundang-undangan, Keputusan
KPU, dan putusan-putusan pengadilan;
d.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(3) Staf Pelaksana pada Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas :
a.
menyiapkan peralatan dan sarana kerja biro yang diperlukan dalam menunjang
pelaksanaan tugas biro;
b.
menerima dan mencatat dalam buku agenda naskah-naskah dinas dari Sekretaris
Jenderal KPU atau biro/Inspektorat, dan menyampaikan kepada Kepala Subbagian Tata
Usaha Biro;
c.
mendistribusikan naskah-naskah dinas yang telah mendapat penyelesaian Kepala Biro
kepada unit kerja pada biro;
d.
mencatat dalam buku agenda naskah-naskah dinas untuk disampaikan kepada
Sekretaris Jenderal KPU atau biro/Inspektorat atas keputusan Kepala Biro;
e.
membantu pelaksanaan penatausahaan naskah-naskah dinas biro dengan
mengelompokkan jenis naskah dinas ke dalam map yang telah ditentukan;
f.
membantu memelihara arsip dan dokumen yang berhubungan dengan naskah-naskah
dinas pada biro;
g.
melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh pimpinan.
h.
melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Biro;
i.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.


- 24 -

Paragraf
4
Staf Pelaksana pada Biro Umum
Pasal 31
Staf Pelaksana pada Biro Umum mempunyai tugas membantu pelaksanaan pengelolaan urusan
tata usaha, kearsipan, persidangan, protokol, rumah tangga, dan keamanan di lingkungan KPU.


Pasal 32

(1) Staf Pelaksana pada Subbagian Kearsipan dan Tata Persuratan mempunyai tugas :
a. melaksanakan pencatatan surat masuk dan surat keluar;
b. melaksanakan pengarsipan surat masuk dan surat keluar;
c. melaksanakan pengarsipan himpunan-himpunan naskah dinas;
d. melaksanakan dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
e. melaksanakan penyimpanan dan memilah arsip dinamis dan statis;
f. melaksanakan dan melakukan penyusutan arsip inaktif;
g. melaksanakan pendistribusian surat-surat/Peraturan/Keputusan KPU ke KPU Provinsi
dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
h. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

(2) Staf Pelaksana pada Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas :
a.
melaksanakan dan menerima, mencatat, mengkoreksi dan mendokumentasikan surat
untuk pimpinan;
b.
melaksanakan dan memberi nomor dan mendistribusikan surat yang telah
ditandatangani pimpinan;
c.
melaksanakan penyusunan jadwal kegiatan pimpinan;
d.
menerima telepon/informasi untuk pimpinan;
e.
menerima dan melayani tamu untuk pimpinan;
f.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan.
(3) Staf Pelaksana pada Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas :
a.
melaksanakan dan mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data yang
berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Tata Usaha Biro Umum;
b.
melaksanakan penginventarisasi permasalahan yang terjadi di Subbagian Tata Usaha
Biro Umum;
c.
melaksanakan urusan surat-menyurat di lingkungan Biro Umum;
d.
melaksanakan dan melakukan urusan kearsipan dan ekspedisi di lingkungan Biro
Umum;
e.
melaksanakan penomoran, pengetikan dan penggandaan naskah dinas di lingkungan
Biro Umum;
f.
melaksanakan dan melakukan urusan perlengkapan di lingkungan Biro Umum;
g.
melaksanakan dan melakukan urusan rumah tangga di lingkungan Biro Umum;


- 25


h. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha Biro
Umum;
i. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan.

Pasal 33

(1) Staf Pelaksana pada Subbagian Protokol mempunyai tugas :
a.
melaksanakan dan mencatat tamu yang akan berkunjung;
b.
mengetahui jadwal persidangan yang akan dilaksanakan;
c.
melaksanakan dan memastikan pejabat yang akan menerima tamu/terlibat dalam
persidangan;
d.
melaksanakan dan mengatur acara penerimaan tamu/sidang;
e.
melaksanakan pengaturan ruangan dan perlengkapannya untuk penerimaan tamu/
sidang;
f.
melaksanakan tugas-tugas keprotokolan;
g.
melaksanakan dan melakukan koordinasi baik secara internal maupun eksternal yang
terkait;
h.
melaksanakan dan melakukan koordinasi dan advance dalam rangka tugas
keprotokolan dan pengamanan pimpinan;
i.
membuat daftar hadir;
j.
menghimpun daftar hadir;
k.
melaksanakan penghimpunan data surat masuk dan keluar;
l.
melaksanakan dan memberikan informasi dan data kegiatan kepada pihak yang
memerlukan;
m.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(2) Staf Pelaksana pada Subbagian Dokumentasi Persidangan mempunyai tugas :
a.
melaksanakan penyusunan acara persidangan;
b.
melaksanakan dan mencatat proses persidangan;
c.
melaksanakan dan mendokumentasikan hasil persidangan;
d.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(3) Staf Pelaksana pada Subbagian Perpustakaan dan Media Center mempunyai tugas :
a.
melaksanakan dan mengumpulkan buku/bahan/materi untuk perpustakaan baik dari
internal maupun eksternal;
b.
melaksanakan pengolahan/pendataan buku/ bahan/materi untuk perpustakaan;
c.
melaksanakan dan menata bahan/materi perpustakaan sehingga siap digunakan;
d.
melaksanakan dan memberikan pelayanan kepada pengguna perpustakaan;
e.
memiliki catatan pengguna perpustakaan;
f.
melaksanakan, menyediakan bahan/materi/dokumentasi untuk dipublikasikan melalui
media center;
g.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.


- 26 -

Pasal 34

(1) Staf Pelaksana pada Subbagian Inventaris mempunyai tugas :
a. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan peralatan kantor di lingkungan
Sekretariat Jenderal KPU;
b. melaksanakan pengadaan peralatan kantor di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
c. melaksanakan penghapusan barang yang sudah rusak atau melewati masa pakai;
d. melaksanakan inventarisasi mengenai barang-barang inventaris dan perlengkapan
kantor di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
e. melaksanakan pengaturan administrasi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran
barang-barang kebutuhan Sekretariat Jenderal KPU;
f. melaksanakan dan menyerahkan arsip statis penting kepada Arsip Nasional;
g. menjalankan tugas yang diperintahkan oleh pimpinan.

(2) Staf Pelaksana pada Subbagian Administrasi Perjalanan Dinas mempunyai tugas :
a.
melaksanakan pengaturan penggunaan kendaraan dinas operasional;
b.
melaksanakan perawatan kendaraan dinas operasional;
c.
melaksanakan penyiapan bahan bakar kendaraan baik kendaraan dinas maupun
kendaraan dinas operasional;
d.
melaksanakan dan menyiapkan kelengkapan dokumen perjalanan dinas;
e.
melaksanakan pendataan dan mengarsip dokumen perjalanan dinas;
f.
melaksanakan dan memberikan pelayanan kepada Anggota dan Pimpinan KPU dan
kegiatan tertentu di luar instansi KPU;
g.
melaksanakan dan memberikan pelayanan transportasi kepada pejabat dan karyawan
KPU untuk membantu kegiatan tertentu di luar instansi KPU;
h.
melaksanakan dan melakukan pengaturan penggunaan kendaraan dinas operasional;
i.
melaksanakan pernyiapan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban pemakaian jasa
perawatan kendaraan dinas;
j.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(3) Staf Pelaksana pada Subbagian Urusan Dalam dan Telekomunikasi mempunyai tugas :
a.
melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang inventaris dan perlengkapan.baik
secara fisik maupun administratif;
b.
melaksanakan dan menyediakan fasilitas telekomunikasi baik internal maupun
eksternal;
c.
melaksanakan pengelolahan pembayaran dan pertanggungjawaban penggunaan listrik,
telepon, faxsimile dan air di lingkungan KPU;
d.
melaksanakan pemeliharaan kebersihan lingkungan kantor dan gedung/ruang kerja di
lingkungan KPU;
e.
melaksanakan dan memberi pelayanan kebutuhan peralatan kantor bagi pegawai;
f.
melaksanakan persiapan penataan ruang kerja KPU;
g.
melaksanakan dan menyiapkan konsumsi untuk rapat internal dan eksternal;
h.
melaksanakan dan menyiapkan ruang rapat untuk audiensi internal maupun eksternal;
i.
melaksanakan pemeliharaan fasilitas sosial di lingkungan KPU;


- 27


j. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
Pasal 35

(1) Staf Pelaksana pada Subbagian Pengamanan Lingkungan Kantor dan Rumah Dinas
mempunyai tugas :
a. melaksanakan penyusunan sistem dan strategi pengamanan lingkungan kantor dan
rumah dinas;
b. melaksanakan penyusunan sistem dan strategi pengamanan lingkungan kantor dan
rumah dinas ketika dalam keadaan khusus;
c. melaksanakan penyusunan kebutuhan peralatan keamanan kantor dan rumah dinas;
d. melaksanakan penyusunan sistem dan strategi pengamanan di lingkungan luar kantor;
e. melaksanakan dan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan masyarakat
setempat;
f. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

(2) Staf Pelaksana pada Subbagian Pengamanan Pejabat dan Personil mempunyai tugas :
a.
membantu menyusun sistem dan strategi pengamanan lingkungan kerja Pejabat dan
Personil;
b.
membantu menyusun sistem dan strategi pengamanan lingkungan kerja Pejabat dan
Personil dalam situasi khusus (Pemilu);
c.
membantu menyusun kebutuhan peralatan keamanan lingkungan kerja Pejabat dan
Personil;
d.
membantu menyusun sistem dan strategi pengamanan lingkungan kerja Pejabat dan
Personil ketika melakukan dinas luar;
e.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(3) Staf Pelaksana pada Subbagian Keamanan Dalam mempunyai tugas :
a.
membantu menyusun sistem dan strategi pengamanan peralatan;
b.
membantu menyusun sistem dan strategi pengamanan dokumen;
c.
membantu menyusun sistem dan strategi pengamanan peralatan dan dokumen dalam
keadaan khusus (Pemilu);
d.
membantu menyusun kebutuhan peralatan keamanan dan dokumen;
e.
membantu menyusun sistem dan strategi pengamanan peralatan dan dokumen ketika
digunakan di luar kantor;
f.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
Paragraf 5

Staf Pelaksana pada Biro Sumber Daya Manusia

Pasal 36

Staf pelaksana pada Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu subbbagian pada
biro SDM dalam rangka pelaksanaan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumber
daya manusia, mutasi, disiplin, pendidikan dan pelatihan serta tata laksana SDM berdasarkan



- 28


peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU,
Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 37

(1) Staf Pelaksana pada Subbagian Analisis Kebutuhan, Sumber Daya Manusia dan Kesra
mempunyai tugas :
a. melaksanaan pengadaan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat
KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
b. melaksanaan seleksi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU
Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
c. melaksanakan pengolahan hak pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
d. melaksanakan penghimpunan DP3;
e. melaksanakan penyiapan draft formasi pegawai;
f. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

(2) Staf pelaksana pada Subbagian Pengadaan dan Penempatan Sumber Daya Manusia
mempunyai tugas :
a.
melaksanakan penyusunan draf rencana pengadaan (rekrutmen dan seleksi) pegawai;
b.
melaksanakan penyusunan draf tim rekrutmen dan seleksi pegawai;
c.
melaksanakan penyusunan draf pengangkatan/penempatan pegawai/CPNS;
d.
melaksanakan penyusunan formasi pegawai lingkungan Sekretariat Jenderal KPU,
Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
e.
melaksanakan dan melakukan koordinasi dengan Subbagian Mutasi berkenaan dengan
keadaan pegawai (yang akan mutasi dan pensiun);
f.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(3)
Staf Pelaksana pada Subbagian Pengolahan Data Informasi Sumber Daya Manusia
mempunyai tugas :
a.
melaksanakan dan mengkompilasikan data dari Subbagian-Subbagian terkait;
b.
melaksanakan pengolahan data sesuai dengan kebutuhan Subbagian-Subbagian terkait;
c.
menyiapkan penyajian data PNS sesuai kebutuhan organisasi dan permintaan dari unit
dan sub unit kerja terkait;
d.
melaksanakan dan melakukan identifikasi sumber-sumber kesejahteraan pegawai;
e.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
Pasal 38

(1) Staf Pelaksana pada Subbagian Mutasi dan Disiplin Wilayah I mempunyai tugas :
a.
melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan usulan pengangkatan CPNS Pusat
menjadi PNS Pusat pada Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/
Kota di wilayah I;
b.
melaksanakan pengumpulan bahan dan menyiapkan usulan penempatan/pemindahan
PNS Pusat pada Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di
wilayah I;


- 29


c. melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan usulan pemberhentian PNS Pusat
pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di wilayah I;
d. melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan usulan kenaikan gaji berkala bagi
PNS Pusat pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di
wilayah I;
e. melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan usulan kenaikan pangkat bagi PNS
Pusat pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di
wilayah I;
f. melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan usulan yang berkaitan dengan
disiplin pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
di wilayah I;
g. melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan usulan pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian pegawai dari dan dalam jabatan struktural pada Sekretariat KPU
Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di wilayah I;
h. melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan usulan pegawai yang pensiun
Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di wilayah I;
i. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka seleksi dan PAW anggota KPU provinsi di
wilayah I
j. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

(2) Staf Pelaksana pada Subbagian Mutasi dan Disiplin Wilayah II mempunyai tugas :
a.
melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan usulan pengangkatan CPNS Pusat
menjadi PNS Pusat pada Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU
Kabupaten/ Kota di wilayah II;
b.
melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan usulan penempatan/pemindahan
PNS Pusat pada Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota di wilayah II;
c.
melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan usulan pemberhentian PNS Pusat
pada Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di wilayah II;
d.
melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan usulan kenaikan gaji berkala bagi
PNS Pusat pada Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di
wilayah II;
e.
melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan usulan kenaikan pangkat bagi PNS
Pusat pada Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di
wilayah II;
f.
melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan usulan yang berkaitan dengan
disiplin pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
di wilayah II;
g.
melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan usulan pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian pegawai dari dan dalam jabatan struktural pada Sekretariat KPU
Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di wilayah II;
h.
melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan usulan pegawai yang pensiun
Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di wilayah II;
i.
Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka seleksi dan PAW anggota KPU Provinsi di
wilayah II;
j.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.


- 30


(3) Staf Pelaksana pada Subbagian Mutasi dan Disiplin Wilayah III mempunyasi tugas :
a. melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan usulan pengangkatan CPNS Pusat
menjadi PNS Pusat pada Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/
Kota di wilayah III;
b. melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan usulan penempatan/pemindahan
PNS Pusat pada Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di
wilayah III;
c. melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan usulan pemberhentian PNS Pusat
pada Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di wilayah III;
d. melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan usulan kenaikan gaji berkala bagi
PNS Pusat pada Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di
wilayah III;
e. melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan usulan kenaikan pangkat bagi PNS
Pusat pada Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di
wilayah III;
f. melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan usulan yang berkaitan dengan
disiplin pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
di wilayah III;
g. melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan usulan pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian pegawai dari dan dalam jabatan struktural pada Sekretariat KPU
Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di wilayah III;
h. melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan usulan pegawai yang pensiun
Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di wilayah III;
i. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka seleksi dan PAW anggota KPU Provinsi di
wilayah III;
j. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

 Pasal 39

(1) Staf Pelaksana pada Subbagian Pendidikan dan Pelatihan Teknis mempunyai tugas :
a. Menganalisis dan mengidentifikasi kebutuhan diklat teknis;
b. Menyusun bahan pelaksanaan diklat teknis;
c. Menyusun bahan pengembangan kurikulum diklat teknis;
d. Mnyiapakan dan memproses pengiriman dan/atau pemanggilan peseta diklat teknis;
e. Melaksanakan penyelenggaraan diklat teknis;
f. Menyususn bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat teknis;
g. Melakukan kordinasi dengan pihak/intasi terkait, baik internal maupun eksternal;
h. Mengiventarisasi hasil pelaksanaan diklat teknis;
i. Mendokumentasikan hasil-hasil pelaksanaan diklat teknis;
j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan diklat teknis;
k. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(2) Staf Pelaksana pada Subbagian Pendidikan dan Pelatihan Jabatan mempunyai tugas :
a. Menganalisis dan mengidentifikasi kebutuhan diklat jabatan, struktur dan fungsional;


- 31


b. Mengiventarisasi dan menyiapkan daftar calon peserta seleksi dan calon peserta diklat
jabatan, struktur dan fungsional;
c. Menyiapkan dan memproses pengiriman peserta diklat jabatan, struktur dan
fungsional;
d. Menyusun bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat jabatan, struktur dan
fungsional;
e. Mendokumentasikan hasil-hasil pelaksanaan diklat jabatan, struktur dan fungsional;
f. Mengiventarisasikan permasalahan-permasalahan yang ada dan menyiapkan bahanbahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
g. Melakukan kordinasi dengan pihak/instansi terkait baik internal maupun eksternal;
h. Mengiventarisasi hasil pelaksanaan diklat jabatan, struktur dan fungsional;
i. Menjalankan tugas lain yang di perintahkan oleh pimpinan.

(3) Staf Pelaksana pada Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas :
a.
melaksanakan penginventarisasi permasalahan yang terjadi di Subbagian Tata Usaha
Biro Sumber Daya Manusia;
b.
melaksanakan urusan surat-menyurat di lingkungan Biro Sumber Daya Manusia;
c.
melaksanakan dan melakukan urusan kearsipan dan ekspedisi di lingkungan Biro
Sumber Daya Manusia;
d.
melaksanakan penomoran, pengetikan dan penggandaan naskah dinas di lingkungan
Biro Sumber Daya Manusia;
e.
melaksanakan dan melakukan urusan perlengkapan di lingkungan Biro Sumber Daya
Manusia;
f.
melaksanakan dan melakukan urusan rumah tangga di lingkungan Biro Sumber Daya
Manusia;
g.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
Pasal 40

(1) Staf pelaksana pada Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
a.
melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan evaluasi;
b.
melaksanakan dan melakukan pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil
pemeriksaan aparat fungsional;
c.
melaksanakan dan menyiapkan bahan penelitian kebenaran pengaduan masyarakat;
d.
melaksanakan dan melakukan koordinasi penyusunan peraturan;
e.
melaksanakan penyusunan pedoman dan juknis serta evaluasi administrasi dan
pelaporan akuntabilitas kinerja;
f.
melaksanakan evaluasi analisis jabatan serta ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal KPU,
Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
g.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(2) Staf Pelaksana pada Subbagian Penyusunan Uraian Tugas Staf Pelaksana mempunyai
tugas :
a.
melaksanakan pengidentifikasi beban kerja pegawai;
b.
melaksanakan penyusunan draf uraian tugas pegawai;
c.
melaksanakan dan mengumpulkan bahan penyusunan standar penyelesaian pekerjaan;


- 32


d. melaksanakan dan penyiapan dan penyusunan bahan pembukuan prestasi dan sarana
kerja;
e. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

(3) Staf Pelaksana pada Subbagian Pengembangan Karier mempunyai tugas :
a.
melaksanakan pengumpulan data posisi pegawai;
b.
melaksanakan pengidentifikasi formasi jabatan;
c.
melaksanakan penyusunan draf usulan pengembangan karir;
d.
melaksanakan penyusunan pola karir;
e.
melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja;
f.
melaksanakan dan melakukan pemantauan prestasi kerja;
g.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
Paragraf 6

Staf Pelaksana pada Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Pasal 41

Staf pelaksana pada Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas
membantu penyiapan pedoman dan petunjuk teknis, serta bimbingan teknis, dan supervisi
dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden,
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pergantian antar waktu anggota DPR, DPD, dan
DPRD dan pengisian anggota DPRD Pasca Pemilu di Daerah pemekaran; publikasi dan
sosialisasi informasi Pemilu serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 42

(1) Staf Pelaksana pada Subbagian Pembagian Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi mempunyai
tugas :
a.
melaksanakan pengumpulan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pembagian
daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota;
b.
melaksanakan penyusunan draf pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk
Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
c.
melaksanakan penyusunan peta daerah pemulihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota;
d.
melaksanakan dan melakukan monitoring perubahan daerah akibat dari pemekaran
wilayah atau daerah
e.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(2) Staf Pelaksana pada Subbagian Pencalonan dan Penetapan Calon Terpilih mempunyai
tugas :
a.
melaksanakan pengumpulan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pencalonan
dan penetapan calon terpilih;


- 33


b. melaksanakan penyusunan draf pedoman dan juknis pencalonan dan penetapan calon
terpilih;
c. melaksanakan dan melaksanakan/verifikasi pencalonan;
d. melaksanakan dan menghimpun/mengelola pemeliharaan data pencalonan;
e. melaksanakan dan mengumpulkan dokumentasi berkas pencalonan dan penetapan
calon terpilih Anggota DPR, dan DPD;
f. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

(3) Staf Pelaksana pada Subbagian Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Penetapan Hasil
Pemilu mempunyai tugas :
a.
melaksanakan dan mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi tentang
pemungutan, penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu;
b.
melaksanakan penyusunan draf pedoman dan juknis pemungutan, penghitungan suara
dan penetapan hasil Pemilu;
c.
melaksanakan penghitungan (memantau, merekap data);
d.
melaksanakan dan menghimpun dan mengelola data penghitungan suara;
e.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
Pasal 43

(1) Staf Pelaksana pada Subbagian Penggantian Antar Waktu Anggota
DPR, DPD, dan DPRD
Wilayah I mempunyai tugas :
a.
melaksanakan dan mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi untuk
menyusun pedoman dan juknis Penggantian Antar Waktu dan pengisian Anggota DPR,
DPD, dan DPRD wilayah I;
b.
melaksanakan penyusunan draf pedoman dan juknis Penggantian Antar Waktu dan
pengisian Anggota DPR, DPD, dan DPRD wilayah I;
c.
melaksanakan dan menyiapkan berita acara Penggantian Antar Waktu dan pengisian
Anggota DPR, DPD, dan DPRD wilayah I;
d.
melaksanakan dan mempersiapkan rapat KPU berkaitan dengan Penggantian Antar
Waktu Aanggota DPR;
e.
melaksanakan tata usaha penggantian antar waktu Anggota DPR;
f.
melaksanakan dan memelihara data Penggantian Antar Waktu Anggota DPR;
g.
melaksanakan dan menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu
Anggota DPR (menghubungi calon pengganti untuk melengkapi kekurangan
persyaratan);
h.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(2) Staf Pelaksana pada Subbagian Penggantian Antar Waktu Anggota
DPR, DPD, dan DPRD
Wilayah II mempunyai tugas :
a.
melaksanakan dan mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi untuk
menyusun pedoman dan juknis Penggantian Antar Waktu dan pengisian Anggota DPR,
DPD, dan DPRD wilayah II;
b.
melaksanakan penyusunan draf pedoman dan juknis Penggantian Antar Waktu dan
pengisian Anggota DPR, DPD, dan DPRD wilayah II;
c.
melaksanakan dan menyiapkan berita acara Penggantian Antar Waktu Anggota DPR;


- 34


d. melaksanakan dan mempersiapkan rapat KPU berkaitan dengan Penggantian Antar
Waktu Anggota DPR;
e. melaksanakan tata usaha Penggantian Antar Waktu Anggota DPR;
f. melaksanakan dan memelihara data Penggantian Antar Waktu Anggota DPR;
g. melaksanakan dan menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu
Anggota DPR (menghubungi calon pengganti untuk melengkapi kekurangan
persyaratan);
h. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

(3) Staf Pelaksana pada Subbagian Penggantian Antar Waktu Anggota
DPR, DPD, dan DPRD
Wilayah III mempunyai tugas :
a.
melaksanakan dan mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi untuk
menyusun pedoman dan juknis Penggantian Antar Waktu dan pengisian Anggota DPR,
DPD, dan DPRD wilayah III;
b.
melaksanakan penyusunan draf pedoman dan juknis Penggantian Antar Waktu dan
pengisian Anggota DPR, DPD, dan DPRD wilayah III;
c.
melaksanakan dan menyiapkan berita acara penggantian antar waktu dan pengisian
Anggota DPR, DPD, dan DPRD wilayah III;
d.
melaksanakan dan mempersiapkan rapat KPU berkaitan dengan Penggantian Antar
Waktu Anggota DPR;
e.
melaksanakan tata usaha Penggantian Antar Waktu Anggota DPR;
f.
melaksanakan dan memelihara data Penggantian Antar Waktu Anggota DPR;
g.
melaksanakan dan menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu
Anggota DPR (menghubungi calon pengganti untuk melengkapi kekurangan
persyaratan);
h.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
Pasal 44

(1) Staf Pelaksana pada Subbagian Pemberitaan dan Penerbitan Informasi Pemilu mempunyai
tugas :
a.
melaksanakan pengumpulan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan
informasi Pemilu;
b.
melaksanakan penyusunan draf pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
c.
melaksanakan, mendesain pertemuan/jumpa Pers Anggota KPU;
d.
melaksanakan, mendesain pertemuan untuk keperluan publikasi/sosialisasi;
e.
melaksanakan dan melakukan editing bahan penerbitan/publikasi;
f.
melaksanakan dan membina networking dengan media;
g.
melaksanakan dan mengevaluasi strategi publikasi/sosialisasi Pemilu;
h.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(2) Staf Pelaksana pada Subbagian Sosialisasi dan Kampanye mempunyai tugas :
a.
melaksanakan dan mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan informasi kampanye;
b.
melaksanakan penyusunan draf tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
c.
Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.


- 35

(3) Staf Pelaksana pada Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas :
a. melaksanakan dan mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data yang
berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Tata Usaha Biro Teknis dan Hupmas;
b. melaksanakan urusan surat-menyurat di lingkungan Biro Teknis dan Hupmas;
c. melaksanakan dan melakukan urusan kearsipan dan ekspedisi di lingkungan Biro
Teknis dan Hupmas;
d. melaksanakan penomoran, pengetikan dan penggandaan naskah dinas di lingkungan
Biro Teknis dan Hupmas;
e. melaksanakan dan melakukan urusan perlengkapan di lingkungan Biro Teknis dan
Hupmas;
f. melaksanakan dan melakukan urusan rumah tangga di lingkungan Biro Teknis dan
Hupmas;
g. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 45

(1) Staf Pelaksana pada Subbagian Bina Partisipasi Masyarakat Wilayah I mempunyai tugas :
a.
melaksanakan dan mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi
pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, pelaksanaan pendidikan pemilih;
b.
melaksanakan penyusunan draf pedoman teknis bina partisipasi masyarakat,
pelaksanaan pendidikan pemilih akreditasi dan fasilitas pemantau Pemilu;
c.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(2) Staf Pelaksana pada Subbagian Bina Partisipasi Masyarakat Wilayah II mempunyai tugas :
a.
melaksanakan dan mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi
pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, pelaksanaan pendidikan pemilih;
b.
melaksanakan penyusunan draf pedoman teknis bina partisipasi masyarakat,
pelaksanaan pendidikan pemilih akreditasi dan fasilitas pemantau Pemilu;
c.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(3) Staf Pelaksana pada Subbagian Bina Partisipasi Masyarakat Wilayah III mempunyai tugas :
a.
melaksanakan dan mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi
pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, pelaksanaan pendidikan pemilih;
b.
melaksanakan penyusunan draf pedoman teknis bina partisipasi masyarakat,
pelaksanaan pendidikan pemilih akreditasi dan fasilitas pemantau Pemilu;
c.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.


- 36 -

Paragraf 7

Staf Pelaksana pada Biro Logistik

Pasal 46

Staf pelaksana pada Biro Logistik mempunyai tugas membantu Sub Bagian dalam pelaksanaan
penyusunan, pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan Pemilu, pengadaan,
pendistribusian, pemeliharaan serta inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu.

Pasal 47

(1)
Staf Pelaksana pada Subbagian Penyusunan, Pengolahan Data, dan Dokumentasi
Kebutuhan Sarana Pemilu mempunyai tugas :
a.
Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan teknis,
pedoman dan juknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan
bidang tugas Biro logistik untuk dipergunakan sebagai pedoman dan landasan kerja;
b.
menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahanbahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah yang berhubungan dengan
penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
c.
melakukan hubungan kerja, koordinasi, dan konsultasi dengan unit kerja terkait, dan
menyampaikan hasil kegiatan kepada atasan Penyusunan, Pengolahan Data, dan
Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu;
d.
mengumpulkan bahan untuk pengolahan data dan penyusunan kebutuhan sarana
Pemilu;
e.
melaksanakan penyusunan bahan analisis dan evaluasi mengenai penyusunan rencana
kebutuhan sarana Pemilu;
f.
menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran biaya pengadaan sarana Pemilu;
g.
Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(2) Staf Pelaksana pada Subbagian Alokasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
a.
Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan
dengan bidang tugas Biro logistik untuk dipergunakan sebagai pedoman dan landasan
kerja;
b.
Mengumpulkan serta mengolah bahan alokasi barang kebutuhan pemilu dan membuat
laporan;
c.
membuat laporan setiap kegiatan pengadaan dan pendistribusian logistik;
d.
mengalokasikan barang dan jasa keperluan pemilu bagi badan penyelenggara di Pusat
dan Daerah;
e.
merencanakan dan melaksanakan alokasi kebutuhan sarana pemilu bagi panitia pemilu
di KPU;
f.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.


- 37

(3) Staf Pelaksana pada Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas :
a. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data yang berhubungan dengan bidang
tugas subbagian tata usaha biro logistik;
b. menginventarisasi permasalahan yang terjadi di Subbagian Tata Usaha Biro logistik.
c. melaksanakan urusan surat menyurat di lingkungan Biro Logistik;
d. melaksanakan dan melakukan urusan kearsipan dan ekspedisi di Biro logistik;
e. melaksanakan penomoran, pengetikan dan penggandaan naskah dinas di lingkungan
Biro logistik;
f. melaksanakan dan melakukan pencatatan barang-barang inventaris, melaporkan
kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Biro di Biro logistik;
g. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha Biro
Logistik;
h. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 48

(1) Staf Pelaksana pada Subbagian Standar Barang dan Jasa mempunyai tugas :
a.
Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan
dengan bidang tugas Subbagian Standar Barang dan Jasa untuk dipergunakan sebagai
pedoman dan landasan kerja;
b.
mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi tentang barang dan
jasa;
c.
melaksanakan inventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan
yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
d.
melaksanakan dan melakukan hubungan kerja, koordinasi dan konsultasi dengan unit
kerja terkait;
e.
mengumpulkan bahan spesifikasi dan mutu barang dan jasa kebutuhan Pemilu yang
akan diadakan;
f.
melaksanakan pengelolahan bahan spesifikasi dan mutu barang dan jasa kebutuhan
Pemilu yang akan diadakan;
g.
melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan standar barang dan jasa;
h.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(2) Staf Pelaksana pada Subbagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai
tugas :
a.
Menghimpun dan melaksankan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan
dengan bidang tugas Subbagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa untuk
dipergunakan sebagai pedoman dan landasan kerja;
b.
mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi tentang
barang dan jasa;
c.
melaksanakan inventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan
yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;


- 38


d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja terkait;
e. melaksanakan pengumpulan bahan administrasi pengadaan barang dan jasa kebutuhan
Pemilu;
f. mengelolah bahan administrasi pengadaan barang dan jasa kebutuhan Pemilu;
g. menghimpun dokumen mengenai pengadaan barang, masing-masing dalam satu file
sesuai dengan kegiatan pengadaan barang-barang;
h. melaksanakan pencatatan dan menginventarisasi perusahaan pengadaan barang/jasa
yang mengajukan perkenalan ke KPU;
i. melaksanakan dan memfasilitasi/membantu menyiapkan Konsep SPK (Kontrak)
dengan PPK, panitia pengadaan, Biro Hukum, ahli hukum kontrak;
j. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

(3) Staf Pelaksana pada Subbagian Dokumentasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai
tugas :
a.
Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan
dengan bidang tugas Subbagian Dokumentasi Pengadaan Barang dan Jasa untuk
dipergunakan sebagai pedoman dan landasan kerja;
b.
Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi tentang barang dan
jasa;
c.
Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan
yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
d.
Melaksanakan dan melakukan hubungan kerja, koordinasi dan konsultasi dengan unit
kerja terkait;
e.
Melaksanakan dokumentasi perusahaan yang bidang usahanya berhubungan dengan
pengadaan barang dan jasa yang telah mengajukan perkenalan sebagai rekanan ke
KPU;
f.
Melaksanakan penghimpunan dokumen mengenai pengadaan barang, masing-masing
dalam satu file sesuai dengan kegiatan pengadaan barang-barang;
g.
Melaksanakan penyusunan lapran pelaksanaan kegiatan dokumentasi pengadaan
barang dan jasa kebutuhan Pemilu;
h.
Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
Pasal 49

(1) Staf Pelaksana pada Subbagian Disribusi Angkutan Reguler mempunyai tugas :
a.
Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
bidang tugas Subbagian Distribusi Angkutan Reguler;
b.
mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi tentang
pendistribusian barang Pemilu;
c.
melaksanakan penginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahanbahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
d.
melaksanakan dan melakukan hubungan kerja, koordinasi dan konsultasi dengan unit
kerja terkait;


- 39


e. melaksanakan dan menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
pengangkutan dan pengiriman barang-barang keperluan Pemilu melalui angkutan
darat, laut, dan udara;
f. melaksanakan dan mengurus pengangkutan dan pengiriman barang-barang keperluan
Pemilu melalui darat, laut, dan udara serta membuat surat perintah angkut;
g. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

(2) Staf Pelaksana pada Subbagian Distribusi Angkutan Non Reguler mempunyai tugas :
a.
menghimpun, melaksanakan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
bidang tugas Subbagian Distribusi Angkutan Non Reguler;
b.
mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi tentang
pendistribusian angkutan non reguler;
c.
melaksanakan inventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan
yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
d.
melaksanakan dan melakukan hubungan kerja, koordinasi dan konsultasi dengan unit
kerja terkait;
e.
menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengangkutan dan
pengiriman barang-barang keperluan Pemilu melalui angkutan non reguler;
f.
melaksanakan dan mengurus pengangkutan dan pengiriman barang-barang keperluan
Pemilu melalui angkutan non reguler;
g.
mengumpulkan bahan dokumentasi pendistribusian Pemilu;
h.
melaksanakan pengelolahan bahan dokumentasi pendistribusian Pemilu;
i.
melaksanakan pengangkutan dan pengiriman perlengkapan Pemilu di daerah terisolir,
daerah konflik, dan daerah dengan prasarana dan sarana sangat terbatas melalui
angkutan non reguler;
j.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(3) Staf pelaksana pada Subbagian Dokumentasi Distribusi mempunyai tugas :
a.
Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
bidang tugas Subbagian Dokumentasi Distribusi;
b.
Mencari dan mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi tentang
pendistribusian;
c.
melaksanakan inventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan
yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
d.
melaksanakan dan melakukan hubungan kerja, koordinasi dan konsultasi dengan unit
kerja terkait;
e.
menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengangkutan dan
pengiriman barang-barang keperluan Pemilu melalui angkutan reguler dan non reguler;
f.
melaksanakan dan mengurus pengangkutan dan pengiriman barang-barang keperluan
Pemilu melalui angkutan reguler dan non reguler;
g.
mengumpulkan bahan dokumentasi pendistribusian perlengkapan Pemilu;
h.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.


- 40 -

Pasal 50

(1) Staf Pelaksana pada Subbagian Penerimaan Sarana Pemilu mempunyai tugas :
a. Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
bidang tugas Subbagian Penerimaan Sarana Pemilu;
b. Mencari dan mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi tentang
pemeliharaan sarana dan prasarana Pemilu serta inventarisasi;
c. melaksanakan inventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan
yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
d. melaksanakan dan melakukan hubungan kerja, koordinasi dan konsultasi dengan unit
kerja terkait;
e. melaksanakan dan mengkoordinir penerimaan, penyimpanan, dan pemeliharaan sarana
Pemilu serta penyaluran kebutuhan Pemilu;
f. melaksanakan inventarisasi barang-barang kebutuhan Pemilu yang ada di KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
g. melaksanakan administrasi dan pemeliharaan barang-barang inventaris untuk
penyelenggaraan Pemilu;
h. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

(2) Staf pelaksana pada Subbagian Penyimpanan dan Pemeliharaan Sarana Pemilu mempunyai
tugas :
a.
Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan
dengan bidang tugas Subbagian Penyimpanan dan Pemeliharaan sarana Pemilu serta
inventarisasi;
b.
melaksanakan dan melakukan hubungan kerja, koordinasi dan konsultasi dengan unit
kerja terkait;
c.
melaksanakan dan melakukan penerimaan dan penyimpanan barang kebutuhan
Pemilu;
d.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(3) Staf Pelaksana pada Subbagian Penyaluran Sarana Pemilu mempunyai tugas :
a.
Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan
dengan bidang tugas Subbagian Penyaluran Sarana Pemilu;
b.
mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi penyaluran sarana
Pemilu;
c.
melaksanakan dan melakukan hubungan kerja, koordinasi dan konsultasi dengan unit
kerja terkait;
d.
melakukan penerimaan barang kebutuhan Pemilu;
e.
melaksanakan dan melakukan pengeluaran barang kebutuhan Pemilu;
f.
melaksanakan dan melakukan menyiapkan Surat Perintah Pengeluaran Barang;
g.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.


- 41 -

Paragraf 8
Staf Pelaksana pada Inspektorat

Pasal 51
Staf pelaksana pada Inspektorat mempunyai kewajiban membantu melaksanakan tugas pokok
dan fungsi kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat dan tugas lain yang di perintahkan oleh
Inspektur.

Pasal 52

(1) Staf Pelaksana pada Auditor mempunyai tugas :
a.
melaksanakan pengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait;
b. melaksanakan dan membuat konsep/sistem pemeriksaan dan juklak/juknis
pemeriksaan;
c. melaksanakan penyusunan konsep jadwal Pemeriksaan Tahunan;
d. melaksanakan pemeriksaan terhadap bidang kepegawaian, keuangan dan
perlengkapan serta pemeriksaan khusus di wilayah kerjanya;
e. melaksanakan pengidentifikasi dan menganalisis program dan kegiatan di wilayah
kerjanya;
f. melaksanakan dan melakukan pemantauan dan menyusun laporan hasil pemantauan
terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh wilayah kerjanya;
g. melaksanakan review laporan-laporan keuangan di wilayah kerjanya;
h. melaksanakan penyusunan konsep laporan evaluasi kinerja di wilayah kerjanya;
i. melaksanakan penyusunan instrumen evaluasi kinerja wilayah kerjanya;
j. membantu melaksanakan kompilasi laporan-laporan hasil pengawasan pada tahun
anggaran berjalan di wilayah kerjanya;
k. melaksanakan penyusunan laporan hasil pemeriksaan di wilayah kerjanya;
l. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

(2) Staf Pelaksana pada AUDITOR AHLI MADYA mempunyai tugas :
a.
meneliti/mereview Recana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT);
b.
mereview Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
c.
mereview Rencana Jadwal Pemeriksaan;
d.
mereview rencana diklat penjenjangan auditor dan diklat teknis audit;
e.
menghimpun peraturan, perundang-undangan dan kebijakan terkait;
f.
menganalisa progam dan kegiatan pemeriksaan;
g.
mereview dan menyusun standar operasional prosedur pemeriksaan terhadap
kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pemeriksaan khusus;
h.
melaksanakan pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta
pemeriksaan khusus;
i.
melakukan monitoring dan penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan
yang dilakukan inspektorat KPU, BPK, BPKP dan Instansi Pengawasan lainnya;
j.
melaksanakan review Laporan Keuangan KPU baik Semesteran dan Tahunan;


- 42


k. mereview dan meyusun pedoman evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) unit-unit kerja dilingkungan KPU;
l. melaksanakan kompilasi laporan-laporan hasil pemeriksaan pada tahun anggaran
berjalan;
m. mereview surat tanggapan/jawaban atas surat masuk ke Inspektorat;
n. menyusun laporan tahunan hasil pemeriksaan;
o. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

(3) Staf Pelaksana pada AUDITOR AHLI MUDA mempunyai tugas :
a.
menyusun rencana kerja pengwasan tahunan (RKPT);
b.
menyusun program kerja pengawasan Tahunan (PKPT);
c.
menyusun rencana jadwal pemeriksaan;
d.
menyusun Rencana diklat penjenjangan auditor dan diklat teknis audit;
e.
menghimpun peraturan, perundang-undangan dan kebijakan terkait;
f.
menganalisa program dan kegiatan pemeriksaan;
g.
menyusun standar operasional prosedur memeriksa terhadap kepegawaian, keuangan
dan perlengkapan serta pemeriksaan khusus;
h.
melaksanakan pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta
pemeriksaan khusus;
i.
melakukan monitoring dan penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan
yang di lakukan inspektorat KPU, BPK, BPKP, dan instansi kepegawaian lainnya;
j.
melaksanakan Riviu laporan keuangan KPU baik sementara dan tahunan;
k.
menyusun pedoman evaluasi atas laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintahan
(LAKIP) unit-unit kerja di lingkungan KPU;
l.
melaksanakan kompilasi laporan-laporan hasil pemeriksaan pada tahun anggaran
berjalan;
m.
menyusun surat tanggapan/jawaban atas surat masuk ke inspektorat;
n.
menyusun laporan tahuanan hasil pemeriksaan;
o.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
Pasal 53

Staf Pelaksana pada Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a.
menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis yang berhubungan dengan tugas ketatausahaan Inspektorat;
b.
menghimpun informasi dan mengelola data yang berhubungan dengan tugas ketatausahaan
Inspektorat;
c.
melakukan hubungan kerja, koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja terkait demi
meningkatkan kelancaran tugas ketatausahaan Inspektorat;
d.
melaksanakan dan melakukan urusan surat-menyurat di lingkungan Inspektorat;
e.
melaksanakan dan melakukan urusan kearsipan dan ekspedisi di lingkungan Inspektorat;
f.
melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Inspektorat;
g.
melakukan urusan keuangan di lingkungan Inspektorat;
h.
melaksanakan penyusunan laporan kegiatan Inspektorat;
i.
melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
j.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh Inspektur.


- 43 -

Bagian Kedua
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Pasal 54


Staf Pelaksana pada Sekretariat KPU Provinsi terdiri atas :

a. Staf Pelaksana pada Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
b. Staf Pelaksana pada Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
c. Staf Pelaksana pada Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

Pasal 55

Staf Pelaksana pada Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia, mempunyai
tugas menyiapkan program, pengelolaan data serta penataan organisasi, dan sumber daya
manusia.

Pasal 56

(1) Staf Pelaksana pada Subbagian Program dan Data mempunyai tugas :
a.
mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
b.
mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebutuhan sarana dan
prasarana Pemilu;
c.
mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga
pemerintahan lain yang terkait;
d.
mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non
pemerintah;
e.
mengumpulkan dan menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan Pemilu;
f.
mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan data pemutakhiran penduduk dan
daftar pemilih;
g.
mengumpulkan dan menghimpun dalam penyusunan laporan hasil Pemilu Khusus
DPT;
h.
mengumpulkan dan mengolah bahan pengembangan dan penggunaan teknologi
informasi;
i.
melaksanakan pengoperasian pengembangan aplikasi pengolahan dan penyajian data
dan informasi Pemilu;
j.
mengumpulkan dan menyiapkan bahan hasil monitoring penyelenggaraan Pemilu;
k.
mengumpulkan dan menyiapkan bahan hasil supervisi penyelenggaraan Pemilu;
l.
mengumpulkan dan menyiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan Pemilu;
m.
mengumpulkan dan menyiapkan bahan dokumentasi penyelenggaraan Pemilu;
n.
menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta
pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;


- 44


o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;
p. mengumpulkan dan menyiapkan bahan pemuktahiran data kependudukan dan data
pemilih;
q. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

(2) Staf Pelaksana pad a Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :
a.
menyiapkan bahan-bahan dalam rangka peyusunan kebutuhan sumber daya manusia;
b.
menyiapkan bahan usulan rencana mutasi pegawai;
c.
mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk usulan kesejahteraan pegawai;
d.
menyusun dan menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan;
e.
menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanan pendidikan dan pelatihan ;
f.
menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan DUK;
g.
menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijakan serta pedoman dan petunjuk
teknis tentang kepegawaian;
h.
melaksanakan penghimpunan DP3;
i.
melaksanakan penyiapan draft formasi pegawai;
j.
melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan usulan pemberhentian PNS pada
Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
k.
melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan usulan kenaikan gaji berkala bagi
PNS Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
l.
melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan usulan kenaikan pangkat bagi PNS
Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
m.
melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan usulan pegawai yang pensiun
Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
n.
melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan usulan CPNS menjadi PNS
Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
o.
melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan usulan penempatan/pemindahan
PNS Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota;
p.
menyusun laporan pelaksanan kegiatan Subbagian Organisasi dan Sumber Daya
Manusia;
q.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
Pasal 57

Staf Pelaksana pada Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan
penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan, serta pelaksanaan umum dan urusan logistik.

Pasal 58

(1) Staf Pelaksana pada Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
a.
menyiapkan bahan untuk monitor dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan
pengelolaan keuangan (KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota);
b.
menghimpun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan
keuangan ;


- 45


c. mengumpulkan bahan dan melaksanakan verifikasi laporan keuangan;
d. menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan
supervisi anggaran;
e. menyususn dan menyiapkan bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan
LPJ/LPAP);
f. menghimpun data realisasi anggaran beserta Administrasi Data Komputer (ADK)
untuk dikompilasi dan dilakukan rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan ;
g. membuat daftar gaji/honor pegawai;
h. melaksanakan pembayaran gaji;
i. membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah di ajukan oleh PPK dan di
selesaikan oleh KPPN;
j. membantu pejabat penguji SPP dan penandatangan SPM untuk meneliti dokumen
pembayaran yang diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang
berlaku;
k. membantu meneliti dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan
ditandatangani oleh pejabat penandatang SPM;
l. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta
pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
m. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaaan
keuangan;
n. membantu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan;
o. membuat dan menyusun laporan SAI dan Rekonsiliasi KPU Kabupaten/Kota;
p. mengoperasikan aplikasi keuangan;
q. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

(2) Staf Pelaksana pada Subbagian Umum dan Logistik mempunyai tugas :
a. melaksanakan urusan surat menyurat;
b. melakukan urusan kearsipan dan ekspedisi di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi;
c. melaksanakan penomoran, pengetikan, dan pengagendaan naskah dinas;
d. melakukan urusan perlengkapan di lingkungan;
e. mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
f.
membantu menyusun dan menyimpan arsip aktif;
g.
mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Logistik;
h.
mengumpulkan dan menyiapkan bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta
membuat laporan;
i.
menyiapkan bahan alokasi kebutuhan sarana Pemilu;
j.
menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta
pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan logistik Pemilu;
k.
melaksanakan inventaris barang;
l.
melaksanakan operasional aplikasi SIMAK BMN
m.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
Pasal 59



- 46
-


Staf Pelaksana pada Subbagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan urusan hukum, teknis, dan hubungan partisipasi
masyarakat.

Pasal 60

(1) Staf Pelaksana pada Subbagian Hukum mempunyai tugas :
a.
mengumpulkan bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan
tentang Pemilu;
b.
mengumpulkan bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggaraan Pemilu;
c. mengolah bahan advokasi dan konsultasi hukum penyelenggaraan Pemilu;
d. mengumpulkan bahan untuk pembelaan advokasi dan sengketa hukum
penyelenggaraan Pemilu;
e. mengumpulkan bahan-bahan untuk verifikasi faktual peserta Pemilu;
f. membantu pelaksanakan verifikasi faktual peserta Pemilu;

g.
menyiapkan bahan evaluasi terhadap kegiatan verifikasi faktual peserta Pemilu;
h.
menyusun bahan laporan kegiatan verifikasi faktual peserta Pemilu;
i.
mengumpulkan bahan-bahan informasi administrasi keuangan, pelaporan dan audit
dana kampanye peserta Pemilu;
j.
mengolah bahan-bahan informasi administrasi keuangan, pelaporan dan audit dana
kampanye peserta Pemilu;
k.
menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan;
l.
menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pelaksanaan pemilu;
m.
menyusun draf keputusan KPU Provinsi yang bersifat penetapan dalam setiap tahapan
pemilu;
n.
menyusun berita acara rapat pleno KPU Provinsi;
o.
menyusun anggaran pembiayaan untuk advokasi dan konsultasi hukum;
p.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(2) Staf Pelaksana pada Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai
tugas :
a.
mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pembagian daerah
Pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi;
b.
menyusun draf pembagian daerah Pemilihan dan alokasi daerah untuk Pemilu Anggota
DPRD Provinsi;
c.
mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan,
perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
d.
menyusun draf pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara dan
penetapan hasil Pemilu;
e.
mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan data dan informasi untuk penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPR,
DPRD, dan DPRD Provinsi;
f.
menyiapkan bahan Penggantian Antar Waktu DPRD Provinsi;
g.
menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPR
Provinsi Mengumpulkan bahan melengkapi kekurangan persyaratan;
h.
mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi
Pemilu;


- 47


i. menyusun draf pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
j. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
k. menyusun draf tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
l. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina
partisipasi masyarakat, pelaksanaan pendidikan Pemilu;
m. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta
pedoman dan petunjuk teknis tentan pengelolahan keuangan Pemilu;
n. mengiventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang
diperlukan dalam rangka pemecahan permasalahan;
o. menyusun dan mengelola rencana pedoman teknis pelaksanaan Pemilu Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah;
p. menyusun dokumentasi Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD,Pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
q. memfasilitasi pemantauan kegiatan pelaksanaan Pemilu;
r. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 61

Staf pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas :

a.
Staf pelaksana pada Subbagian Program dan Data;
b.
Staf pelaksana pada Subbagian Hukum;
c.
Staf pelaksana pada Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
d.
Staf pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.
Pasal 62

(1) Staf Pelaksana pada Subbagian Program dan Data mempunyai tugas :
a.
mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
b.
menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
c.
mengelola, menyusun data pemilih;
d.
mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga
pemerintahan lain yang terkait;
e.
mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non
pemerintahan;
f.
melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
g.
mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu;
h.
mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
i.
mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
j.
menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;
k.
memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/
Kota;
l.
melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris
KPU Kabupaten/Kota;


- 48


m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
n. menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU
Kabupaten/ Kota;
o. menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota
KPU;
p. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

(2) Staf Pelaksana pada Subbagian Hukum mempunyai tugas :
a.
mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundangundangan tentang Pemilu;
b.
mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum
penyelenggara Pemilu;
c.
menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan
konsultasi hukum penyelenggara hukum;
d.
mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum
penyelenggar Pemilu;
e.
menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai
politik peserta Pemilu;
f.
menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta
pemilu dan pelaporannya;
g.
menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
h.
menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
i.
mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual
perseorangan peserta Pemilu;
j.
menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi
administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
k.
mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana
kampanye peserta Pemilu;
l.
mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;
m.
menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan
dengan bidang tugas Subbagian Hukum;
n.
menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahanbahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;
o.
menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
p.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
q.
menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub bagian Hukum
Kabupaten/Kota;
r.
melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
s.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(3) Staf Pelaksana pada Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
mempunyai tugas :


- 49


a. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah
pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/
Kota;
b. menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota
DPRD Kabupaten/Kota;
c. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemunggutan
suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
d. menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan,
perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
e. mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD
Kabupaten/Kota;
f. menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD
Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
g. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi
Pemilu
h. menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
i. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
j. menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
k. mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina
partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
l. melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan
Partisipasi Masyarakat;
m. mengiventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapakan bahan-bahan yang
diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
o. melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota;
p. membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil
Pemilu;
q. menyiapkan pelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hubmas;
r. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

(4) Staf Pelaksana pada Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
a.
mengelola dan menyusun rencana Subbagian Keuangan;
b.
memberi informasi terbaru menyangkut penggelolahan keuangan yang menjadi
kewenangan KPU Kabupaten/Kota;
c.
menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
d.
menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran(SAI dan
LPJ/LPAK);

e.
menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang
terbaru;



- 50


f. mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
g. menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
h. menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
i. mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK
dan diselesaikan oleh KPPN;
j. menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen
pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan
yang berlaku;
k. menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum
diajukan dan di tandatangani oleh pejabat penandatangan SPM;
l. menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan ,
serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
m. mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan
keuangan;
n. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
o. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota;
p. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota;
q. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
r. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

(5) Staf Pelaksana pada Subbagian Umum mempunyai tugas :
a. mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum;
b. menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
c. menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
d. menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
e. menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
f. mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
g. menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
h. menyusun dan Mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
i. menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
j. menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
k. mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;


- 51


l. mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
m. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
n. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota;
o. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota;
p. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
q. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

(6) Staf Pelaksana pada Subbagian Logistik mempunyai tugas :
a.
mengelola dan menyusun rencana Subbagian Logistik;
b.
menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian
penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
c.
mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat
laporannya;
d.
mengalokasikan barang keperluan Pemilu;
e.
menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu;
f.
menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
g.
menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota;
h.
menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota;
i.
mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
j.
menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

(1) Setiap Subbagian dibantu Staf Pelaksana sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Staf Pelaksana.


- 52


(2)
Khusus untuk Subbagian yang mempunyai tugas yang komplek/tugas khusus lainnya,
sehingga memerlukan Staf Pelaksana dengan jumlah melebihi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat ditempatkan Staf Pelaksana lebih dari 2 (dua) orang.
BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Februari 2010

KETUA,
Ttd
Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.





Tidak ada komentar:

Poskan Komentar